FENOMENA DUA LEBARAN DI INDONESIA ANTARA TOLERANSI TERHADAP PERBEDAAN DAN TUNTUTAN KEBERSAMAAN

Sebagaimana yang sudah diperkirakan sebelumnya oleh ahli Falak (Astronomi Islam) mayoritas Umat Islam tahun 1428 H di Indonesia memulai ibadah puasa pada hari sama namun dalam mengakhiri ibadah puasa pada hari yang berbeda.
Perbedaan dalam mengakhiri puasa (berhari raya) sangat mungkin terjadi bila wilayah Indonesia terbelah oleh garis batas tanggal / garis nol derajat / daerah di mana matahari dan bulan terbenam pada waktu yang sama. Ketinggian hilal pada bagian wilayah Indonesia yang sudah positif sangat kecil sehingga hampir dipastikan tidak mungkin untuk dirukyah.
Kita bersyukur bahwa mayoritas Umat Islam di Indonesia sudah cukup dewasa mensikapi perbedaan ini dan memang bukan pertama kalinya Umat Islam di Indonesia berbeda dalam berlebaran.. Toleransi tersebut tentu tidak terlepas dari nasehat ulama yang menyejukkan dan menghimbau kepada umat Islam supaya menghormati saudaranya yang kebetulan berhari raya pada hari yang berbeda, dengan tetap menjaga ukhuwah.
Memang tidak setiap perbedaan harus diposisikan sebagai dua hal yang bertentangan, tetapi perbedaan bisa diposisikan sebagai dua pilihan / alternatif. Dan di dalam Islam-pun perbedaan bukan sesuatu yang diharamkan, yang diharamkan adalah permusuhan. Istilah yang lebih populernya “kebersamaan di dalam perbedaan”
Sebenarnya tidak seperti kebanyakan anggapan orang bahwa perbedaan tersebut adalah hanya antara hisab dan rukyah. Perbedaan bisa terjadi antara sesama penganut hisab maupun sesama penganut rukyah dikarenakan perbedaan sistem perhitungan, sumber data maupun kriteria penentu awal bulan. Kita mengenal dalam ilmu hisab ada berbagai macam system perhitungan di antaranya New Comb, Almanak Nautica, Mawaqit, Ephemeris dan sebagainya. Sementara dalam kriterianya ada wujudul hilal, miladul hilal, ijtima’ qoblal ghurub dan lain sebagainya. Sementara perbedaan sesama penganut rukyah mencakup masalah keabsahan pemakaian alat bantu optik, kesaksian perukyah, kesesuaian dengan ilmu hisab, mathla’ dan sebagainya.
Namun di antara perbedaan-perbedaan tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa akan terasa lebih “nyaman” dan semarak ketika kita berhari raya pada hari yang sama. Dan kebersamaan itulah yang diharapkan oleh Menteri Agama, H. Maftuh Basyuni dalam berbagai kesempatan dan tentunya juga harapan kita bersama.
Dan bila terwujud kebersaman bukankah itu yang sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW : “ Hari puasa kamu adalah hari di saat kalian semua berpuasa, berbuka (Idul Fitri) kamu adalah hari di saat kalian semua berbuka (ber-Idul Fitri), dan Idul Adha kamu adalah hari di saat kalian semua menyembelih Qurban.” (HR. At-Tirmidzi, sementara Imam Abu Dawud meriwayatkan hadits yang sama tanpa penggalan kalimat yang pertama).
Hadits di atas menunjukkan bahwa Puasa Romadlon, Idul Fitri dan Idul Adha merupakan amal jamaah yang dilakukan secara besama-sama dan tidak menyelisihi mayoritas muslim. Hal ini sejalan dengan pernyataan Aisyah r.a. menanggapi keraguan salah seorang sahabat ketika melaksanakan ibadah puasa Arofah namun khawatir kalau pada hari itu sebenarnya sudah hari raya Idul Adha. Maka Aisyah berkata : Hari Nahr adalah hari ketika orang-orang menyembelih qurban, dan hari berbuka puasa adalah hari ketika orang-orang berbuka puasa. (HR Baihaqi)
Pendekatan dengan hadits kebersamaan tersebut insyaalloh lebih memungkinkan untuk diterima oleh aliran-aliran dalam ilmu falak. Sebab bila pendekatannya dengan “kuat-kuatan dalil” akan sulit terwujud kebersamaan karena masing-masing aliran pasti meyakini metodenya yang paling benar dan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits. Hal tersebut bisa terjadi karena masing-masing aliran tidak terlepas dari pilihan dalil maupum interpretasi terhadap dalil.
Sementara KH Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa sahnya dalam beribadah berbeda dengan sahnya dalam ber-muamalah. Sahnya ibadah cukup atas dasar persangkaan yang kuat (dzann), sedangkan sahnya muamalah berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini merupakan kemurahan dan kemudahan yang diberikan oleh Alloh. Sebagai contoh, ketika kita hendak melaksanakan sholat kita dituntut untuk suci dari hadats dan najis namun ketentuan suci dari hadats dan najis ini sebatas persangkaan yang kuat dan kita tidak dituntut secara konkrit betul-betul suci dengan keharusan membuktikannya di laboratorium. (Rukyah dengan Teknologi, 1993)
Sebagai contoh lain, dalam masalah arah kiblat yang kita tuju dalam setiap sholat adalah berdasarkan persangkaan yang kuat (setelah melakukan cukup perhitungan). Kita akan kesulitan menentukan arah kiblat secara tepat dan membuktikan dengan konkrit ketepatannya walaupun kita ke mana-mana membawa kompas (yang memiliki banyak kelemahan karena terpengaruh oleh medan magnet dan arah utara yang ditunjukkannya bukan arah utara sejati tapi arah utara kutub magnet). Padahal kesalahan satu derajat saja dalam kita menghitung arah kiblat, maka arah kita sudah bergeser + 111 km dari Mekkah.
Demikian pula dengan masalah waktu ibadah puasa yang berkaitan dengan benda langit yang sangat jauh yakni hilal. Bagi kita yang menjadi titik berat dalam pelaksanaan memulai dan mengakhirinya adalah kebersamaan, sebagaimana hadits riwayat At-Tirmidzi di atas.
Berkaitan dengan kebersamaan, sebenarnya setiap tahun Umat Islam sudah melaksanakannya tanpa memperhitungkan pendapat pribadi atau golongan yakni pada saat melaksanakan wukuf di Arofah. Ketika itu kita tidak terlalu memusingkan apakah sistem hisab atau rukyah dalam penentuan awal bulan hijriyah yang digunakan pemerintah Saudi Arabia. Dan teori ilmu falak-pun terhadap permasalahan mathla’ cukup menjadi bukti adanya tuntutan kebersamaan tersebut, di mana daerah yang hilalnya tidak bisa dirukyah atau secara hisab masih di bawah ufuk, dapat mengikuti daerah lain yang hilalnya bisa dirukyah atau secara hisab sudah di atas ufuk. Bukankah ini sebagai wujud adanya toleransi dalam penerapan metode hisab/rukyah serta bukankah hal ini justru menunjukkan tentang tuntutan kebersamaan dalam pelaksanaan ibadah puasa, Idul Fitri maupun Idul Adha walaupun dalam territorial tertentu.
Saadoeddin Djambek (salah seorang pakar Ilmu Falak Muhamadiyah) pernah menawarkan solusi dalam mewujudkan kebersamaan yakni ketika wilayah Indonesia dalam keadaan terbelah oleh garis nol derajat maka garis tersebut dapat dibelokkan ke arah barat sehingga keadaan di seluruh Indonesia dianggap di bawah ufuk / tidak melihat hilal. Hal tersebut dilakukan guna mencapai kesatuan penanggalan,
Bila pemikiran Saadoeddin Jambek ini dikembangkan maka kecil kemungkinannya muncul dua lebaran di negeri ini (Susiknan Azhari, Hisab Rukyah, 2007)
Memang idealnya bagi Umat Islam di dunia pelaksanaan ketiga ibadah tersebut dilakukan pada hari yang sama walaupun dalam waktu yang berbeda (karena rotasi bumi maka di satu belahan dunia dalam keadaan siang sementara di belahan dunia yang lain dalam keadan malam). Namun bila belum terwujud kesepakatan Umat Islam di seluruh dunia maka dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah, Syeikh Nashiruddin Albani menasehati kita supaya mengikuti Pemerintahnya masing-masing karena mayoritas Muslim terwakili oleh pemerintahnya. (As-Sunnah edisi 07/2004).
Pendapat tersebut sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 yang berisi (1) Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara Nasional. (2) Seluruh Umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. (Ephemeris Hisab Rukyat 2007 Depag RI)
Pemerintah Republik Indonesia telah berusaha menjembatani dua metode tersebut dengan mengakomodasi kedua-duanya yakni rukyah yang sesuai dengan ilmu hisab. Penggunaan hisab dan rukyah terasa lebih cocok untuk wilayah Indonesia yang kondisi langitnya sering berawan (luasnya permukaan laut yang mengakibatkan banyak penguapan yang menjadi sumber terbentuknya awan).
Kesaksian sesorang bisa ditolak karena tidak sesuai dengan ilmu hisab, dalam arti bila dalam ilmu hisab menyatakan bahwa dalam batas ketinggian tertentu hilal tidak mungkin bisa dirukyah, maka bila ada pengakuan orang bisa merukyah hilal, pengakuan orang tersebut ditolak karena diyakini yang dilihatnya itu bukan hilal.
Hal ini perlu diketengahkan karena ada pemerintah di negara Islam lainnya yang hanya berpatokan pada rukyah murni saja dengan alasan bahwa bahwa ilmu hisab justru mengganggu proses rukyah, khususnya bila dalam hitungan ilmu hisab menyatakan ketinggian hilal kritis (dibawah 2 derajat) atau di bawah ufuk. Menurut mereka hal ini membuat stigma yang tidak bagus dalam proses rukyah dan melemahkan motivasi perukyah.
Akhirnya memang permasalahan ini kita kembalikan kepada diri kita masing-masing sejauh mana keyakinan kita terhadap pilihan kita. Dan tulisan ini bukan untuk menghakimi bahwa saudara kita yang menyelisihi (diselisihi) pemerintah adalah salah, apalagi Pemerintah sendiri menjamin kebebasan beribadah bagi pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Insyaalloh mudah-mudah hal ini adalah bagian ijtihad ulama kita, yang kebenaran mutlaknya hanya ada di sisi Alloh SWT. Dan tentunya kita menyadari bahwa tidak ada dosa dalam lapangan ijtihad, kebenaran mendapatkan dua pahala dan kesalahan mendapatkan satu pahala.
Wallohu a’lam bish showab

Penulis adalah Staff KUA Jaten Kab. Karanganyar

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: