PELAKSANAAN BIMBINGAN KELOMPOK MANASIK CALON JAMAAH HAJI KECAMATAN JATEN TAHUN 1431 H / 2010 M

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar saat menyampaikan materi Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Haji

KUA Kec.Jaten Kab.Karaganyar mulai tanggal 20 Juli 2010 telah mengadakan Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Manasik Calon Jamaah Haji  se-kecamatan Jaten. Acara yang dibuka secara resmi oleh Camat Jaten, Drs. Bachtiar Syarif  dan didampingi oleh Kepala KUA Kec.Jaten, Drs. H. Yusuf, dilangsungkan di Gedung IPHI Kec.Jaten. Dalam kesempatan itu, Camat Jaten berpesan agar para calon jamaah haji kecamatan jaten bersyukur atas panggilan  Alloh ke tanah suci dan supaya betul-betul menjaga kesehatan selama di Tanah Suci sehingga dapat melaksanakan semua syarat, rukun, wajib maupun sunnah haji.

Kegiatan ini menghadirkan para narasumber yang berkempeten dan dari berbagai unsur seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, IPHI Kecamatan Jaten, dan Dosen. Materi yang disampaikan oleh para pembimbing di antaranya Drs. H. Juhdi Amin, M.Ag., H. Tri Waspodo, S.Ag,MM, Drs.H.Nurrohim, H.M. Aziz, S.Ag, M.Ag.,  H. Sutarmo, S.Ag.,  H.M. Suyoto,S.Pd., H. Sami’an,  dr. H. Ibnu Ridhwan,  Drs. H. Iskandar dan Drs.H.Yusuf meliputi Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Haji, Niat Haji / Umroh dan Miqotnya, Perjalanan Jamaah Haji Indonesia, Kemandirian dan Kerjasama Kelompok, Fiqih Haji, Bimbingan Thowaf, Wukuf dan Sa’i, Bimbingan Ziarah Makkah dan Madinah,  dan Pengenalan Situasi dan Kondisi.

Diharapkan dari kegiatan yang diikuti 62 jamaah calon haji ini, para jamaah dapat memahami, mengerti dan dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sehingga dapat melaksanakan haji dengan baik dan benar, dan akan tercapai tujuan haji yang mabrur

SUSCATIN DI KUA JATEN

Pada hari Sabtu, 10 April 2010, di KUA Kec.Jaten diadakan Kursus Calon Pengantin atau yang lebih dikenal dengan Suscatin. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang urusan yang berkaitan dengan keluarga / rumah tangga.

Dalam kesempatan itu para tutor dari BP4 Kabupaten Karanganyar (Drs.H.Nurahim), BP4 Kecamatan Jaten (Drs.Yusuf dan Whasfi Khairul Anwar, S.Ag) serta PLKB Kec.Jaten (Diach Sulastri, A.Md.Keb) telah menyampaikan beberapa materi pilihan sesuai kebutuhan sepasang calon pengantin diantaranya : Tata cara / prosedur pendaftaran nikah, Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, Peengetahuan agama, Hak dan kewajiban suami isteri, Kesehatan reproduksi, Manajemen keluarga, Psikologi  perkawinan.

Kegiatan ini juga dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Definisi Kursus Calon Pengantin yang dikenal dengan sebutan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Selayang Pandang KUA Kec.Jaten Kab.Karanganyar

KUA Jaten merupakan salah satu dari 17 KUA yang berada di bawah Kementrian Agama Kantor Kabupaten Karanganyar.

Pelayanan KUA Kec.Jaten meliputi : Pencatatan Nikah Rujuk, Konsultasi Nikah-Rujuk, Pernyataan Masuk Islam, Pelaksanaan Ikrar Wakaf, Rekomendasi Bantuan Kemasjidan, Bimbingan Manasik Haji, Konsultasi Zakat, Konsultasi Hisab Rukyat, dan Konsultasi Keagamaan Lainnya.
Pelayanan di KUA Jaten mengedepankan pelayanan cepat, ramah dan prosedural

Tugas Kantor Urusan Agama sesuai KMA  No.: 517 Tahun 2005. Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, pasal 1 pasal 2 dan pasal 3 adalah memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Urusan Agama Islam yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
  2. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA
  3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk.
  4. Pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal yang melaksanakan tugas
  • Pengurusan dan pembinaan kemasjidan atau tempat beribadah Umat Islam dan TPA
  • Pengurusan dan pembinaan zakat, wakaf, ibadah sosial dan maal sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Derektur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menyelenggarakan pembinaan Makanan Halal.
6. Menyelenggarakan manasik Haji calon Haji tahun 2009

A.  LETAK GEOGRAFIS

Kantor Urusan Kecamatan Jaten berada di kota Kecamatan Jaten (Bujur 110° 54,3’ BT dan Lintang = 7° 35’ LS) dengan terdiri dari 8 desa.

  1. Desa Suruhkalang
  2. Desa Dagen
  3. Desa Jati
  4. Desa Jetis
  5. Desa Jaten
  6. Desa Brujul
  7. Desa Ngringo
  8. Desa Sroyo
  1. Batas wilayah  :
  • Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kebakramat.
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar.
  • Sebalah Selatan berbatasab dengan Kecamatan Mojolaban Kabupaten
  • Sukoharjo.
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

B.  KEADAAN PENDUDUK DAN PEMELUK AGAMA :

  1. Pemeluk Agama Islam                            : 64.776  orang
  2. Pemeluk Agama Katolik                        :   2.628    orang
  3. Pemeluk Agama Protestan                   :   3.766   orang
  4. Pemeluk Agama Hindu                          :        31      orang
  5. Pemeluk Agama Budha                          :        36     orang

Jumlah                                                               : 71.237  orang

C.  TEMPAT IBADAH

  1. Masjid                                   : 126   buah
  2. Langgar                                :  38    buah
  3. Musholla                              :   77  buah
  4. Gereja Katolik                    :      1   buah
  5. Gereja Protestan               :    12  buah

Akad Nikah dan Pencatatannya

Dalam Undang-undang nomor l tahun 1974 terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai.

Sebagai realisasi dari pada asas sukarela maka perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena itu setiap perkawinan harus mendapat persetujuan kedua calon mempelai, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan atas kehendak sendiri. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya kawin paksa. Untuk itu diisi Surat Persetujuan Mempelai (model N3).

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu, bagi yang berada di bawah umur 21 tahun baik pria maupun wanita diperlukan izin dari orang tua. Untuk itu perlu diisi Surat Izin orang tua dengan formulir model N5. Dalam keadaan orang tua tidak ada, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Akhirnya izin dapat diperoleh dari Pengadilan, apabila karena suatu dan lain sebab izin tidak dapat diperoleh dari wali. orang yang memelihara atau keluarga tersebut di atas.

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 meng­anut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang Namun demikian hal itu, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan Agama. Poligami bisa dianalogkan dengan istilah pintu darurat yang hanya bisa dibuka dalam keaadaaan tertentu dan tidak dibuka secara bebas setiap saat.

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar  dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan memiliki adanya resiko kesehatan (kanker leher rahim dsb) bagi pelakunya. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut dimungkinkan. setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

PPN, Pembantu PPN ataupun BP4 dalam memberikan penasihatan dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut.

1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang
apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka
menyetujui/merestuinya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat
persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, surat – surat
tersebut tidak hanya formalitas saja.
2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perka­winan,
baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan
atau pembatalan perkawinan.
3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah
tangga, hak dan kewajiban suami istri dan lain-lain sebagainya.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan,
calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon
mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN/Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsung­kannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari-kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat­-surat yang diperlukan :

Persyaratan Umum

  1. Surat keterangan untuk nikah (N1).
  2. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul (N2). (akta kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat lainnya. Untuk keperluan administrasi, yang bersangkutan menyerahkan salinan/foto­kopinya).
  3. Surat keterangan tentang orang tua.(N4)
  4. Surat persetujuan calon mempelai, (N3)
  5. Melampirkan data pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah terakhir, Akta Kelahiran,  dan pas poto 2 x 3 = 4 lembar

Persyaratan Khusus

  1. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota TNI/POLRI
  2. Surat izin orang tua bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun (N5).
  3. Dispensasi dari Pengadilan bagi calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun dan bagi calon pengantin putri yang belum berusia 16 tahun
  4. Akta Cerai Talak / Cerai Gugat atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.
  5. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/ istri (N6), jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri .
  6. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
  7. Penetapan Wali Adlal dari PA bagi calon pengantin yang walinya enggan/mogok/tidak bersedia menjadi wali nikah
  8. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya bagi mereka yang tidak mampu.

FENOMENA DUA LEBARAN DI INDONESIA ANTARA TOLERANSI TERHADAP PERBEDAAN DAN TUNTUTAN KEBERSAMAAN

Sebagaimana yang sudah diperkirakan sebelumnya oleh ahli Falak (Astronomi Islam) mayoritas Umat Islam tahun 1428 H di Indonesia memulai ibadah puasa pada hari sama namun dalam mengakhiri ibadah puasa pada hari yang berbeda.
Perbedaan dalam mengakhiri puasa (berhari raya) sangat mungkin terjadi bila wilayah Indonesia terbelah oleh garis batas tanggal / garis nol derajat / daerah di mana matahari dan bulan terbenam pada waktu yang sama. Ketinggian hilal pada bagian wilayah Indonesia yang sudah positif sangat kecil sehingga hampir dipastikan tidak mungkin untuk dirukyah.
Kita bersyukur bahwa mayoritas Umat Islam di Indonesia sudah cukup dewasa mensikapi perbedaan ini dan memang bukan pertama kalinya Umat Islam di Indonesia berbeda dalam berlebaran.. Toleransi tersebut tentu tidak terlepas dari nasehat ulama yang menyejukkan dan menghimbau kepada umat Islam supaya menghormati saudaranya yang kebetulan berhari raya pada hari yang berbeda, dengan tetap menjaga ukhuwah.
Memang tidak setiap perbedaan harus diposisikan sebagai dua hal yang bertentangan, tetapi perbedaan bisa diposisikan sebagai dua pilihan / alternatif. Dan di dalam Islam-pun perbedaan bukan sesuatu yang diharamkan, yang diharamkan adalah permusuhan. Istilah yang lebih populernya “kebersamaan di dalam perbedaan”
Sebenarnya tidak seperti kebanyakan anggapan orang bahwa perbedaan tersebut adalah hanya antara hisab dan rukyah. Perbedaan bisa terjadi antara sesama penganut hisab maupun sesama penganut rukyah dikarenakan perbedaan sistem perhitungan, sumber data maupun kriteria penentu awal bulan. Kita mengenal dalam ilmu hisab ada berbagai macam system perhitungan di antaranya New Comb, Almanak Nautica, Mawaqit, Ephemeris dan sebagainya. Sementara dalam kriterianya ada wujudul hilal, miladul hilal, ijtima’ qoblal ghurub dan lain sebagainya. Sementara perbedaan sesama penganut rukyah mencakup masalah keabsahan pemakaian alat bantu optik, kesaksian perukyah, kesesuaian dengan ilmu hisab, mathla’ dan sebagainya.
Namun di antara perbedaan-perbedaan tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa akan terasa lebih “nyaman” dan semarak ketika kita berhari raya pada hari yang sama. Dan kebersamaan itulah yang diharapkan oleh Menteri Agama, H. Maftuh Basyuni dalam berbagai kesempatan dan tentunya juga harapan kita bersama.
Dan bila terwujud kebersaman bukankah itu yang sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW : “ Hari puasa kamu adalah hari di saat kalian semua berpuasa, berbuka (Idul Fitri) kamu adalah hari di saat kalian semua berbuka (ber-Idul Fitri), dan Idul Adha kamu adalah hari di saat kalian semua menyembelih Qurban.” (HR. At-Tirmidzi, sementara Imam Abu Dawud meriwayatkan hadits yang sama tanpa penggalan kalimat yang pertama).
Hadits di atas menunjukkan bahwa Puasa Romadlon, Idul Fitri dan Idul Adha merupakan amal jamaah yang dilakukan secara besama-sama dan tidak menyelisihi mayoritas muslim. Hal ini sejalan dengan pernyataan Aisyah r.a. menanggapi keraguan salah seorang sahabat ketika melaksanakan ibadah puasa Arofah namun khawatir kalau pada hari itu sebenarnya sudah hari raya Idul Adha. Maka Aisyah berkata : Hari Nahr adalah hari ketika orang-orang menyembelih qurban, dan hari berbuka puasa adalah hari ketika orang-orang berbuka puasa. (HR Baihaqi)
Pendekatan dengan hadits kebersamaan tersebut insyaalloh lebih memungkinkan untuk diterima oleh aliran-aliran dalam ilmu falak. Sebab bila pendekatannya dengan “kuat-kuatan dalil” akan sulit terwujud kebersamaan karena masing-masing aliran pasti meyakini metodenya yang paling benar dan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits. Hal tersebut bisa terjadi karena masing-masing aliran tidak terlepas dari pilihan dalil maupum interpretasi terhadap dalil.
Sementara KH Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa sahnya dalam beribadah berbeda dengan sahnya dalam ber-muamalah. Sahnya ibadah cukup atas dasar persangkaan yang kuat (dzann), sedangkan sahnya muamalah berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini merupakan kemurahan dan kemudahan yang diberikan oleh Alloh. Sebagai contoh, ketika kita hendak melaksanakan sholat kita dituntut untuk suci dari hadats dan najis namun ketentuan suci dari hadats dan najis ini sebatas persangkaan yang kuat dan kita tidak dituntut secara konkrit betul-betul suci dengan keharusan membuktikannya di laboratorium. (Rukyah dengan Teknologi, 1993)
Sebagai contoh lain, dalam masalah arah kiblat yang kita tuju dalam setiap sholat adalah berdasarkan persangkaan yang kuat (setelah melakukan cukup perhitungan). Kita akan kesulitan menentukan arah kiblat secara tepat dan membuktikan dengan konkrit ketepatannya walaupun kita ke mana-mana membawa kompas (yang memiliki banyak kelemahan karena terpengaruh oleh medan magnet dan arah utara yang ditunjukkannya bukan arah utara sejati tapi arah utara kutub magnet). Padahal kesalahan satu derajat saja dalam kita menghitung arah kiblat, maka arah kita sudah bergeser + 111 km dari Mekkah.
Demikian pula dengan masalah waktu ibadah puasa yang berkaitan dengan benda langit yang sangat jauh yakni hilal. Bagi kita yang menjadi titik berat dalam pelaksanaan memulai dan mengakhirinya adalah kebersamaan, sebagaimana hadits riwayat At-Tirmidzi di atas.
Berkaitan dengan kebersamaan, sebenarnya setiap tahun Umat Islam sudah melaksanakannya tanpa memperhitungkan pendapat pribadi atau golongan yakni pada saat melaksanakan wukuf di Arofah. Ketika itu kita tidak terlalu memusingkan apakah sistem hisab atau rukyah dalam penentuan awal bulan hijriyah yang digunakan pemerintah Saudi Arabia. Dan teori ilmu falak-pun terhadap permasalahan mathla’ cukup menjadi bukti adanya tuntutan kebersamaan tersebut, di mana daerah yang hilalnya tidak bisa dirukyah atau secara hisab masih di bawah ufuk, dapat mengikuti daerah lain yang hilalnya bisa dirukyah atau secara hisab sudah di atas ufuk. Bukankah ini sebagai wujud adanya toleransi dalam penerapan metode hisab/rukyah serta bukankah hal ini justru menunjukkan tentang tuntutan kebersamaan dalam pelaksanaan ibadah puasa, Idul Fitri maupun Idul Adha walaupun dalam territorial tertentu.
Saadoeddin Djambek (salah seorang pakar Ilmu Falak Muhamadiyah) pernah menawarkan solusi dalam mewujudkan kebersamaan yakni ketika wilayah Indonesia dalam keadaan terbelah oleh garis nol derajat maka garis tersebut dapat dibelokkan ke arah barat sehingga keadaan di seluruh Indonesia dianggap di bawah ufuk / tidak melihat hilal. Hal tersebut dilakukan guna mencapai kesatuan penanggalan,
Bila pemikiran Saadoeddin Jambek ini dikembangkan maka kecil kemungkinannya muncul dua lebaran di negeri ini (Susiknan Azhari, Hisab Rukyah, 2007)
Memang idealnya bagi Umat Islam di dunia pelaksanaan ketiga ibadah tersebut dilakukan pada hari yang sama walaupun dalam waktu yang berbeda (karena rotasi bumi maka di satu belahan dunia dalam keadaan siang sementara di belahan dunia yang lain dalam keadan malam). Namun bila belum terwujud kesepakatan Umat Islam di seluruh dunia maka dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah, Syeikh Nashiruddin Albani menasehati kita supaya mengikuti Pemerintahnya masing-masing karena mayoritas Muslim terwakili oleh pemerintahnya. (As-Sunnah edisi 07/2004).
Pendapat tersebut sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 yang berisi (1) Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara Nasional. (2) Seluruh Umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. (Ephemeris Hisab Rukyat 2007 Depag RI)
Pemerintah Republik Indonesia telah berusaha menjembatani dua metode tersebut dengan mengakomodasi kedua-duanya yakni rukyah yang sesuai dengan ilmu hisab. Penggunaan hisab dan rukyah terasa lebih cocok untuk wilayah Indonesia yang kondisi langitnya sering berawan (luasnya permukaan laut yang mengakibatkan banyak penguapan yang menjadi sumber terbentuknya awan).
Kesaksian sesorang bisa ditolak karena tidak sesuai dengan ilmu hisab, dalam arti bila dalam ilmu hisab menyatakan bahwa dalam batas ketinggian tertentu hilal tidak mungkin bisa dirukyah, maka bila ada pengakuan orang bisa merukyah hilal, pengakuan orang tersebut ditolak karena diyakini yang dilihatnya itu bukan hilal.
Hal ini perlu diketengahkan karena ada pemerintah di negara Islam lainnya yang hanya berpatokan pada rukyah murni saja dengan alasan bahwa bahwa ilmu hisab justru mengganggu proses rukyah, khususnya bila dalam hitungan ilmu hisab menyatakan ketinggian hilal kritis (dibawah 2 derajat) atau di bawah ufuk. Menurut mereka hal ini membuat stigma yang tidak bagus dalam proses rukyah dan melemahkan motivasi perukyah.
Akhirnya memang permasalahan ini kita kembalikan kepada diri kita masing-masing sejauh mana keyakinan kita terhadap pilihan kita. Dan tulisan ini bukan untuk menghakimi bahwa saudara kita yang menyelisihi (diselisihi) pemerintah adalah salah, apalagi Pemerintah sendiri menjamin kebebasan beribadah bagi pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Insyaalloh mudah-mudah hal ini adalah bagian ijtihad ulama kita, yang kebenaran mutlaknya hanya ada di sisi Alloh SWT. Dan tentunya kita menyadari bahwa tidak ada dosa dalam lapangan ijtihad, kebenaran mendapatkan dua pahala dan kesalahan mendapatkan satu pahala.
Wallohu a’lam bish showab

Penulis adalah Staff KUA Jaten Kab. Karanganyar

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!